CH (137): Jangan Mengorbankan Kepentingan Civitas

Rektor dalam kapasitasnya sebagai pimpinan sebuah universitas wajib melaksanakan peraturan perundangan, termasuk didalamnya peraturan perundangan di bidang pendidikan tinggi. Segala upaya yang dilakukan untuk melakukan “pembangkangan” terhadap keinginan hukum, dapat diartikan sebagai upaya melawan hukum. “Pembangkangan” di sini diartikan sebagai tindakan untuk tidak menaati hukum positif yang berlaku.

Apalagi kedudukan rektor perguruan tinggi swasta semakin jelas sebagai pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah dibidang pendidikan. Hal itu dapat diketahui dari hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang No. 48/G/2009/PTUN.Smg tanggal 22 Desember 2009 Tentang Perkara Gugatan antara Aloysius Lukas Soenarjo, M.A. (penggugat) melawan Rektor Universitas Kristen Satya Wacana (tergugat).

Aturan Pendidikan

Sejumlah peraturan perundangan di bidang pendidikan yang wajib dilaksanakan oleh Rektor diantaranya adalah: [1] Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; [2] UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; [3] Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi; [4] PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; [5] PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Beberapa hal dalam peraturan di bidang pendidikan di atas menarik perhatian untuk dikaji lebih lanjut, seperti:

[1] Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Pasal 21, salah satu ayatnya berbunyi bahwa penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

[2] UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
Pasal 49, menyatakan bahwa profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.

[3] PP Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
Pasal 109, mahasiswa memiliki hak, diantaranya sebagai berikut: mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya; memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya; serta memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.

[4] PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
Pasal 15, ayat 1 menyatakan bahwa beban sks minimal dan maksimal program pendidikan pada pendidikan tinggi dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan oleh peraturan menteri.
Pasal 31, Pendidik pada pendidikan tinggi memiliki kualifikasi pendidikan minimum: lulusan diploma empat atau sarjana untuk program diploma, lulusan program magister untuk program sarjana, dan lulusan doctor untuk program magister dan program doktor.

[5] PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Pasal 87 tentang Sistem Kredit Semester, menyatakan bahwa tahun akademik dibagi dalam 2 semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 14 minggu sampai dengan 16 minggu. Diantara semester tersebut, dapat diselenggarakan semester antara untuk remediasi, pengayaan, atau percepatan.

Pasal 187 dan 188, menginginkan peran serta komponen masyarakat (seperti perorangan, organisasi profesi, pengusaha) dalam pendidikan. Peran serta tersebut dapat berwujud diantaranya: penggunaan hasil pendidikan, pengawasan penyelengaraan pendidikan, dan pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Melawan Hukum

Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perbuatan melawan hukum harus memenuhi 5 unsur, yaitu: (1) Ada Suatu Perbuatan; (2) Perbuatan Itu Melawan Hukum; (3) Ada Kesalahan dari Pelaku; (4) Ada Kerugian Korban; dan (5) Ada Hubungan Kausal antara perbuatan dan kerugian.

[1] Ada Suatu Perbuatan.
Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Secara umum perbuatan tersebut mencakup dalam arti aktif dan pasif. Contohnya, tidak berbuat sesuatu, padahal pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat, kewajiban itu timbul dari hukum.

[2] Perbuatan Itu Melawan Hukum.
Perbuatan yang dilakukan itu dapat berupa: perbuatan melanggar UU, perbuatan melanggar hak orang, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan nilai-nilai kesusilaan, perbuatan yang bertentangan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

[3] Ada Kesalahan Pelaku.
Undang-Undang dan Yurisprudensi meminta syarat perbuatan melawan hukum sesuai KUH Perdata, maka pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan. Cakupan unsur kesalahan itu adalah ada unsur kesengajaan, ada unsur kelalaian, tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf.

[4] Ada Kerugian Bagi Korban.
Timbul kerugian bagi korban. Dalam gugatan atau tuntutan berdasarkan alasan hukum wan prestasi berbeda dengan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Gugatan berdasarkan wan prestasi hanya mengenal kerugian materil, sedangkan dalam gugatan perbuatan melawan hukum selain mengandung kerugian materil juga mengandung kerugian imateril, yang dinilai dengan uang.

[5] Ada Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian.
Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi, merupakan syarat dari suatu perbuatan melan hukum.

Dalam konteks tulisan ini, maka jika sampai rektor sebuah universitas tidak melakukan kewajibannya sebagai pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah dibidang pendidikan dengan menjalankan peraturan perudangan di bidang pendidikan, maka dapat dikatakan rektor melawan hukum. Karena unsur-unsur dalam melawan hukum telah terpenuhi.

Ada suatu perbuatan, yaitu tidak melaksanakan peraturan perundangan. Peraturan itu melawan hukum, sudah tentu karena tidak menjalankan peraturan perundangan. Ada kesalahan pelaku, baik yang dilakukan secara sengaja atau lalai. Ada kerugian bagi pihak lain, baik mahasiswa ataupun dosen (civitas) dapat menjadi korban. Sehingga adanya perbuatan tidak melaksanakan peraturan perundangan yang berdampak pada kerugian telah terjadi.

Penafsiran/Intepretasi

Perbedaan penafsiran atau interpretasi dapat saja terjadi. Perbedaaan penafsiran atau intepretasi adalah hal yang wajar dalam khasanah kehidupan berdemokrasi, namun hal itu tidak dapat dijadikan dasar bagi “pembangkangan”. Apalagi sampai berdampak merugikan kepentingan banyak pihak, termasuk kepentingan civitas pendidikan tinggi.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa tidak ada hukum atau UU yang sangat lengkap atau jelas dengan sejelas-jelasnya. Karena harus dipahami bersama bahwa fungsi hukum untuk melindungi kepentingan manusia dengan melakukan pengaturan atas kegiatan manusia. Padahal seperti kita ketahui, kepentingan manusia itu sangat beragam, dan terus menerus bertambah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu kalau UU tidak jelas atau tidak lengkap harus dijelaskan atau dilengkapi dengan menemukan hukumnya.

Penyelesaian di jalur hukum merupakan alternatif terbaik yang dapat dipilih, dan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat, apalagi kepentingan civitas akademika sebuah pendidikan tinggi (termasuk didalamnya mahasiswa).

Justitia omnibus (Keadilan untuk semua). (sfm).

Baca:

Catatan Harian (31): Siapa Rektor Terbesar di UKnD?
CH (122) Prof. Atmono
CH (133): Janji Rektor UKSW

Catatan: Tulisan ini pernah dipublikasikan lewat facebook penulis, 2 Juli 2010.
Referensi:

{1] UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
[2] UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
[3] PP Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
[4] PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
[5] PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
[6] http://www.google.co.id/#hl=id&q=sumber+hukum+indonesia+yurisprudensi&aq=f&aqi=&aql= &oq=&gs_rfai=&fp=5a5040c0182bd58d
[7] http://www.facebook.com/note.php?note_id=442116264907
[8] http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/1904680-interpretasi-hukum-dalam-praktek-peradilan/
[9] http://www.antaranews.com/view/?i=1175616749&c=NAS&s
[10] http://www.progresifjaya.com/NewsPage.php?judul=APA+ARTI+PERBUATAN% 20MELAWAN%20HUKUM%20ITU&kategori_tulisan=Opini

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s