CH (213): Putusan PTUN Semarang dan Berlakunya UU KIP

Tulisan seputar problematika putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ini pernah Saya posting di akun Facebook tanggal 4 Mei 2010. Sehari setelah diposting, sejumlah komen masuk. Berikut selengkapnya…

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang memenangkan gugatan Drs. Aloysius Lukas Soenarjo Soesilo, M.A., atas Rektor Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), akhir tahun 2009. Menarik, kasus ketenagakerjaan di lingkungan Perguruan Tinggi Swasta disengketakan di PTUN.

Dalam bagian Tentang Duduk Perkara, PTUN Semarang menerima gugatan tersebut, dengan alasan bahwa objek sengketa antara keduabelah pihak masuk dalam wilayah Tata Usaha Negara, sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun), yang menyatakan bahwa:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Objek sengketa yang dimaksud adalah Surat Rektor UKSW Nomor: 158/Rek./5/2009 Tentang Status Kepegawaian. PTUN menilai bahwa Rektor UKSW merupakan pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah dibidang pendidikan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

Walaupun masih dapat didebatkan tentang sifat surat Surat Rektor tersebut, putusan PTUN yang memenangkan Aloysius akhirnya bersifat inkrah.

Informasi Publik

Sejak 1 Mei 2010, Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diberlakukan. Dalam bagian menimbang, sangat jelas tertulis nilai-nilai luhur yang diinginkan sebagai pertimbangan pembuatan UU KIP. UU itu memahami bahwa informasi telah menjadi bagian dari kebutuhan pokok, sehingga hak memperoleh informasi menjadi bagian dari hak asasi manusia.

Siapakah yang harus menyampaikan informasi-informasi yang bersifat publik itu? Pasal 1 (3), menjelaskan hal itu, sebagai berikut:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, dan badan lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

Dengan jelas pasal tersebut juga mengenakan istilah badan publik kepada badan di luar lembaga negara, dengan catatan bahwa lembaga tersebut (1) menerima sumber pendanaan dari APBD/APBN dan/atau (2) sumbangan masyarakat dan/atau dari luar negeri.

Berdasarkan alur pikir dari putusan PTUN Semarang, yang menyatakan bahwa Rektor UKSW dinyatakan sebagai pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah dibidang pendidikan, serta pemahaman tentang badan publik dalam UU KIP, maka Rektor UKSW dapat disebut sebagai pejabat publik (Pasal 1 ayat 8).

Maka dalam usahanya menjalankan keinginan UU KIP, Rektor UKSW wajib melaksanakan Pasal 16, yang menyatakan bahwa wajib menyediakan informasi seperti: (1) asas dan tujuan; (2) pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri; dan (3) keputusan-keputusan organisasi.

UU tersebut juga mengatur tentang pidana yang diberikan apabila (1) menggunakan informasi publik secara melawan hukum; (2) badan publik tidak menyediakan informasi publik yang wajib disediakan; (3) merusak/menghancurkan/menghilangkan dokumen informasi publik; (4) tanpa hak mengakses/memberikan/memperoleh informasi; dan (5) menyebarkan informasi publik yang tidak benar/menyesatkan.

Diskusi

Terjadi diskusi, setelah tulisan tersebut di-publish. Berikut diskusi tersebut.

Erick Sihombing

Tulisan Kawan Sam yang beralur naratif ini lebih bersifat berita jurnalistik daripada tulisan yg sifatnya ekploratif. hanya sebagai penyampaian informasi.

Saya ingin stressing pada bidang Tata Usaha Negara yang dikemukakan Kawan Sam tersebut :

Pejabat Tata Usaha Negara adalah Pejabat yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menurut Pasal 2 angka (3) dan angka (4) huruf (a) PP Nomor 38 Tahun 2007, Pendidikan merupakan urusan Pemerintahan.

Menurut Pasal 19 UU Nomor 20 Tahun 2003 Jo. Pasal 1 angka (1) dan (2) PP Nomor 60 Tahun 1999 : Pendidikan Tinggi merupakan jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.

Menurut Pasal 1 angka (9) PP Nomor 60 Tahun 1999 disebutkan : Penyelenggara Pendidikan Tinggi adalah Departemen dst, atau badan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta bagi perguruan Tinggi Swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Dalam Pasal 27 dan Pasal 29 PP Nomor 60 Tahun 1999 diatur mengenai Susunan, Fungsi dan Tanggung Jawab Pimpinan Perguruan Tinggi.

Dari beberapa Pasal yg disebutkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Rektor universitas adalah penyelenggara pemerintahan dibidang pendidikan. Hal ini memenuhi syarat yg diatur dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah disebutkan diatas.

Ketentuan dalam Pasal tersebut memang bersifat luas, sehingga terkadang membuat bingung bagi para pencari keadilan. Perlu dipahami Tidak Semua keputusan rektor universitas dapat menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, pembatasannya dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (9) mengenai sifat dari Objek Sengketa TUN dan Pasal 2 mengenai pengecualian-pengecualian. Bahkan dalam praktek di peradilan TUN pun telah terjadi penyempitan-penyempitan terhadap Subjek dan Objek Sengketa TUN yg tertuang dalam Yurisprudensi MARI.

Khusus mengenai kasus di PTUN Semarang yang dikemukakan oleh Kawan Sam tersebut adalah sengketa kepegawaian yang memang merupakan Kompetensi Absolut Peradilan TUN.

Salam.

Saam Fredy Marpaung

Thx Lae, memang sengaja di buat naratif, supaya mudah dipahami oleh teman2 yang bukan berlatar belakang huku.

Jika lae memang memandang bahwa kasus tersebut masuk dalam wilayah PTUN, saya akan bertanya tentang objek sengketa, apakah Surat (Rektor) dapat dijadikan sengketa di PTUN? Karena dalam Pasal 1 ayat 3 UU Peratun, mensyaratkan sifat konkret, individual, dan final.

Erick Sihombing:

Surat dapat menjadi objek sengketa di PTUN karena merupakan penetapan tertulis, berdasarkan peraturan perundangan dan dikeluarkan Pejabat TUN, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009 Jo. UU No. 9/2004 Jo. UU No. 5/1986 Tentang Peratun.

Istilah “penetapan tertulis” menunjuk pada isi bukan bentuknya. Artinya sebuah keputusan, pengumuman, bahkan memo atau nota selama memenuhi syarat tertulis, berdasar peraturan perundangan dan dikeluarkan oleh Pejabat TUN (dalam kasus tersebut adalah rektor uksw, yg sudah kita bahas pada bagian atas tadi) dapat menjadi objek sengketa di PTUN.

Seperti yg sudah saya sebutkan diatas, untuk dapat menjadi objek sengketa di PTUN, surat tersebut juga harus memenuhi sifat:
Konkret artinya mengenai hal tertentu (pengangkatan, pemberhentian, pemecatan, dsb) dan berwujud.
Individual artinya ditujukan pada seseorang/BHP, dalam perkembangannya ada surat yang ditujukan pada lebih dari 1 orang, maka nama-nama orang tersebut harus disebutkan, surat seperti ini masuk dalam sifat individual.
Final artinya surat tersebut sudah definitif, tidak memerlukan persetujuan atasan dan menimbulkan akibat hukum.

Mengenai objek sengketa dalam kasus itu, aku gak bisa komentar. Karna belum melihat secara langsung dan kasus tersebut adalah wewenang hakim PTUN Semarang yg memeriksanya.

Thanks lae…

Saam Fredy Marpaung

terima kasih untuk pencerahannya lae.

Bang Bedie Marp

empat jempol buat lae Sihombing. terus terang aku sgt sedikit tau tentang masalah n solusi hukum dr masalah ini. enak juga nih…, tambah ilmu….hahahhah

Erick Sihombing

‎@amal: Arrgh.. aha i lae..hehehe

Bani Umbu Rauta

Kalau kriterianya adalah urusan pemerintahan, bagaimana kalau urusan pekerjaan umum yang dijalankan oleh pihak swasta, apakah dapat diajukan ke PTUN?

Dalam kasus surat rektor UKSW, meski memenuhi syarat penetapan tertulis, tapi jika isinya adalah tawaran dan mohon tanggapan dari si penerima surat, apakh bersifat final?

Saam Fredy Marpaung

‎@pak umbu: pertanyaan menarik pak. sy sedang mempelajari juga dari klausa “yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”…penekanannya kpd “akibat hukum”.

(sfm).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s