CH (229): Ironi Menyusui di Negara Penganut HAM?

Kisah Natalie Hegedus yang diusir dari ruang sidang oleh hakim yang bertugas, hanya karena menyusui bayinya, sempat menjadi berita nasional di media Amerika Serikat (AS) beberapa waktu yang lalu. Bagi saya, ini sebuah ironi atau mungkin juga tragedi kemanusiaan, karena AS sangat kental dengan aroma penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hakim menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Natalie di ruang sidang adalah tindakan yang inappropriate (tidak pantas). “Saya duduk di bangku paling belakang, dan payudara saya tertutup”, demikian pengakuan Natalie ke WoodTV.

Apa yang dialami Natalie, menambah panjang daftar  perlakukan tidak menyenangkan yang diterima oleh seorang ibu saat menyusui bayinya. Huffingtonpost.com membuat daftar sejumlah kisah serupa di AS, diantaranya:

  1. Pada bulan Agustus  2010, Clarissa Bradford was dipaksa keluar dari McDonald karena menyusui bayinya.
  2. Bulan Juni lalu di Detroit, seorang ibu diperlakukan tidak sopan karena menyusui anaknya di dalam bis.
  3. Tahun 2006, Emily Gillette dikeluarkan dari pesawat karena menyusui.
  4. Bulan Februari lalu di Ohio, seroang Ibu bernama Rhonda dipaksa keluar dari pusat perbelanjaan  karena menyusui bayinya.

Serangkaian kejadian di atas membuat saya bertanda-tanya, apakah menyusui di ruang public di AS sama dengan melanggar konstitusi/aturan ya? Jika tidak, apakah menyusui adalah perlilaku primitif, sehingga dilarang dilakukan di area publik?

Bagaimana dengan di negeri ini? Tampaknya tidak sebar-bar, dengan apa yang dilakukan di AS. Namun ada satu catatan tersendiri dan masih menjadi tanda-tanya saya pribadi, yaitu mengenai kebebasan menyusui bagi seorang perempuan yang bekerja. Sejumlah perangkat perundangan telah tersedia, yang intinya memberikan hak bagi seorang perempuan yang bekerja untuk menyusui bayinya, diantaranya sebagai berikut.

  1. Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 83, “  Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja”.
  2. Lalu ada UU No. 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 128, “ (1) Setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis; (2) Selama pemberian ASI, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus; (3) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan di tempat sarana umum.
  3. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan No. 48/MEN.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008 dan 1177/MENKES/ PB/XII/2008 tahun 2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja, Pasal 2.
  4. UU No. 49 Tahun 1999 Tentang HAM, Pasal 49 ayat 2, “Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita”.

Dengan sedemikian banyaknya aturan tersebut, apakah berkorelasi positif terhadap hak menyusui seorang pekerja perempuan di tempat kerjanya di negeri ini? (sfm).

referensi: huffingtonpost.com dan woodtv.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s