CH (245): Kita Ikut Berperan “Mengadili” AAL

Belakangan ini media masa disibukan dengan pemberitaan tentang kasus peradilan seorang anak karena mencuri sandal seorang Polisi. Seperti biasa dalam perbincangan media, sejumlah opini mengarah ke “mencari kambing yang hitam”, ketimbang menyentuh permasalahan mendasar dalam penegakan hukum di negeri ini.

Hakim menjadi salah satu sasaran kekesalan sejumlah opini, terhadap putusan yang diberikan. Tidak luput kena sasaran kekecewaan adalah institusi kepolisian dan kejaksaan. Lengkap sudah, nasib para penegak hukum tersebut, untuk selalu dijadikan “kambing hitam”. Namun pernahkan kita bertanya, apa kontribusi kita terhadap permasalahan AAL?

Gerakan “Sandal untuk Kapolri” digalang oleh sejumlah komponen masyarakat. Ini dapat diartikan sebagai satu upaya untuk memprotes Korps Baju Coklat. Lainnya, turun ke jalan, berdemo tentang ketidakadilan yang dialami AAL. Walaupun baik, namun kegiatan-kegiatan ini hanya bersifat temporer, dan akan hilang dengan sendirinya, tidak menutup kemungkinan kasus semacam ALL akan terus terjadi di masa depan. Walaupun saya memberikan apresiasi kepada gerakan-gerakan tersebut, namun saya pikir hal-hal itu tidak menyentuh permasalahan hukum yang sebenarnya. Hal itu dapat saya pahami, karena memang tampaknya semangat kita lebih ke “hangat-hangat tahi ayam”. Maksudnya, akan ramai-ramai kalau ada masalah, kalau tidak ada ya diam-diam saja.

Perlu dipahami bahwa dalam proses penegakan hukum bukan saat hukum itu dilanggar atau di selewengkan, namun bagaimana hukum itu dihormati dan dihargai oleh semua pihak, termasuk para penegak hukum dan masyarakat umum. Untuk kasus AAL, masyarakat tampak berang, namun saat masyarakat tidak menggunakan helm sewaktu berkendara, tampak tidak ada rasa bersalah sama sekali. Walaupun permasalahannya beda, tapi substansi melanggar hukum sama. Lalu kenapa masih ada pengendara yang berusaha berkelit ataupun menyodorkan sejumlah rupiah untuk aparat?

Begitu juga aparat penegak hukum. Perlakuan yang diberikan mereka kepada pelanggar hukum kadang berstandar ganda. Tentu kita masih ingat, sejumlah narapidana kaya dapat hidup nyaman di bali jeruji besi, sedangkan mereka yang tidak berpunya, harus menjalani dengan apa adanya, bahkan kekurangan. Intinya, permasalahan hukum selalu berputar-putar pada hal-hal yang kurang mendasar.

Ini saatnya kita memberikan penekanan kepada hal pokok dalam penegakan hukum. Kita semua harus menghargai dan menghormati aturan yang sudah ada. Tidak hanya masyarakat umum, namun terlebih kepada para penegak hukum. Aturan dibuat bukan untuk dilanggar. Membiarkan aturan dinodai dengan perilaku-perilaku koruptif atau seenaknya sendiri, sama saja membiarkan seorang anak, AAL, diadili. (sfm).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s