CH (Special Edition): Permasalahan Hukum Bisnis: Disharmoni Aturan

N P

Disharmoni dalam pengunaan peraturan perundangan dalam relasi hukum dan bisnis menjadi fokus bahasan dalam kuliah umum Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H.,  M.S., di kampus Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), (26/09/08).

“Hukum berada di belakang bisnis, itulah peta hukum bisnis Indonesia saat ini,” ucap Nindyo. Berbagai kreasi bisnis belum memiliki rambu-rambu hukum, ambil contoh produk-produk turunan yang ada di pasar uang. Di sisi lain, jika terjadi masalah terhadap kreasi-kreasi tersebut, sering diperhadapkan dengan hukum yang lama.

Penanganan kasus-kasus yang berhubungan dalam aspek bisnis dan hukum di Indonesia sering dilihat semata dari satu peraturan perundangan saja, hal itu tentu membuat pemahaman akan permasalahan menjadi kerdil. Padahal antara satu peraturan dengan aturan yang lain perlu juga menjadi dasar penting bagi penyelesaian.

Dampak dari permasalahan tersebut berujung kepada ketidakpastian hukum yang sangat dibutuhkan dalam investasi.

“Disharmoni terjadi karena sejak orde baru konsep pembangunan lebih diarahkan kepada pertumbuhan ekonomi, dengan meninggalkan bingkai hukum yang memadai,” ucap Guru besar di bidang Hukum Bisnis Universitas Gajah Mada itu. Menurutnya, disharmoni akan menjadi bom waktu, dan membawa kepada Indonesia kepada krisis kedua.

Saat ini (masa reformasi), walaupun perbaikan-perbaikan telah dilakukan namun permasalahan-permasalahan hukum dan politik yang terjadi di tanah air membuat pembangunan hukum di negara masih belum seperti yang diharapkan.

Menurut Nindyo, antisipasi yang perlu dilakukan adalah dengan menjadikan hukum sebagai panglima, bukan politik. Ia menilai perlu dilakukan review terhadap peraturan perudangan yang disharmonis. (sfm).

Sumber klik di sini.

One thought on “CH (Special Edition): Permasalahan Hukum Bisnis: Disharmoni Aturan

  1. Setuju dg pendapat Prof Nindyo, disharmoni hukum bkn sj disbbkan kelindannya berbagai peraturan tp jg politik hkm yg ada, ambigu thd sist hkm yg dipilih, prulalisme hkm yg ada, budaya hkm&struktur hkm yg menyimpang. Jd jangan smp hukum bkn mjd penyelesai msl, tp problem itu sendiri.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s