CH (280): Mengukur Hukum, Bisakah?

Jumat Sore (2/3), saya terlibat perbincangan dengan seorang teman mahasiswa di Kafetaria kampus. Bermula dari obrolan tentang rencana penelitiaan psikologis teman itu, kami terlibat diskusi singkat tentang Metode Penelitian (MP).

Berawal dari ucapan sahabat saya yang berencana menggunakan 3 orang responden sebagai sumber data dalam penulisan skripsinya nanti, spontan saya berucap kira-kira, “kenapa cuman 3, rasionalisasinya gimana?”. Lalu sahabat saya itu menjelaskan kenapa hanya 3 orang saja. Entah mengapa setelah mendengar uraiannya, spontan saya menjelaskan sekelumit tentang teknik pengumpulan data yang saya pahami.

Dalam pembicaraan saya menyinggung rasa kebingungan saya terhadap penelitian-penelitian hukum yang menggunakan uji statistik dalam analisisnya, seraya berkata, “Bagaimana bisa mengukur hukum dengan angka-angka?”. Apakah bisa angka-angka tersebut merepresentasikan keadilan, penegakan hukum, ataupun efektifitas hukum? Bukan berarti uji statistik tidak bisa dilakukan, namun saya pikir kuranglah pas.

Uji statistik (mungkin) saja dicoba untuk menjawab penelitian Yuridis Sosiologis, “Korelasi Penegakan Hukum Perda Tentang PKL dan Kesadaran Hukum PKL”. Dengan menggunakan responden sesuai dengan mekanisme populasi dan sampel, kemudian membuat angket, lalu mengolah data, kemudia menyimpulkan bahwa berdasarkan penghitungan akhir, didapatkan adanya hubungan positif atau negatif.

Secara MP hal itu tentu benar, namun terkesan absurd, karena pemahaman saya hukum bukanlah nilai-nilai yang dapat diukur dan disimpulkan dengan angka. Saya sulit membayangkan memberikan nilai berapa kepada, misalnya, pertanyaan, “telah adilkah anda dalam kehidupan anda sehari-hari?”.

Lebih parah lagi apabila penelitian hukum berbasis yuridis normatif (YN) menggunakan pengolahan data statistik. Apa yang mau distatistikan? YN menggunakan data-data sekunder (buku, majalah, dll, sebagai data utama) untuk menjawab rumusan masalah. Saya tidak bisa membayangkan, sebuah pertanyaan YN, misal, “Apakah dimungkinkan penggunaan klausa baku dalam hukum bisnis?”, bisakah diuji lewat statistik?

Penelitian hukum menurut hemat saya harusnya lebih diarahkan ke peneltian yang bersifat kualitatif, ketimbang kuantitatif. Kalaupun ada angka-angka yang harus disajikan, maka itu hanya deskripsi statistik sederhana, dan tidak sampai dibawa ke uji statistik yang lebih kompleks. Statistik sederhana yang saya maksud misalnya seperti membuat prosentasi perbandingan kasus yang terjadi di pengadilan dari tahun 2000 hingga 2005. Maksudnya untuk melihat naik-turunnya kasus yang diputuskan oleh pengadilan. Namun serta-merta ini tidak bisa di deskripsi bahwa pengadilan memiliki kinerja baik (jika ada kenaikan putusan), ataupun mempunyai kinerja buruk (jika tiap tahun menunjukan jumlah putusan menurun).

Hukum tidak hanya berorientasi kepada aturan tertulis, namun lebih kepada manusianya sebagai subjek hukum. Menghilangkan unsur terpenting, manusia, dalam penelitian hukum, sama saja menjauhkan hakekat hukum itu sendiri. (sfm).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s