CH (283): SK Blunder Kemenkumham

Menyimak perbincangan tentang terpatahkannya moratorium bagi koruptor, di Metro Pagi, pagi ini (8/3), serta membaca beberapa situs berita berhubungan dengan hal itu, ada satu tanya dalam benak saya, ”Apakah sebodoh itu para ahli hukum yang bekerja di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI)?”

Dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, seperti disampaikan oleh Ketua Majelis hakim Bambang Heriyanto, Surat Keputusan (SK) Menkumham No. M.HH-07.PK.01.05.04 Tahun 2011 tertanggal 16 November 2011 tentang pengetatan remisi terhadap narapidana tindak pidana luar biasa korupsi dan teroris bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak dilakukan dengan prosedur yang benar. Demikian seperti dikutip oleh Media Indonesia. SK tersebut bertentangan dengan Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Apakah model-model Orba masih sangat kental bersarang di tubuh Kemenkumham? Dimana para ahli-ahli hukum yang dibayar oleh masyarakat tersebut? Sangat bodohkah mereka sehingga SK tersebut bisa keluar begitu saja?

Mungkin saja para ahli hukum di Kemenkumham masih memiliki ketakutan kepada pimpinan mirip di masa orde baru, sehingga takut berkata apalagi memberikan argumen hukum yang cerdas atau berbeda. Mungkin juga para pembesar di Kemenkumham adalah orang-orang yang tidak mau “keinginannya” mendapatkan penolakan, sehingga para bawahannya akan menurut saja, Asal Bapak Senang (ABS). Apapun keinginan pembesar akan dituruti, walaupun mungkin bertentangan dengan hukum.

Mungkin mereka tidak sadar bahwa seharusnya mereka bekerja untuk negara dan bangsa, dan tentu kepada kebenaran dan keadilan, dan bukan kepada kepentingan pemimpin. Bila mereka berorientasi seperti itu, maka sebenarnya tidak perlu ada blunder SK tersebut.

Jika ada yang berkata, “apakah pemimpin tidak boleh salah?” Tentu jawabannya boleh saja, kenapa tidak. Namun dalam kasus SK tersebut, kesalahannya sangat fatal. Bahkan mahasiswa fakultas hukum tingkat pertama pun akan mengatakan bahwa SK menteri tidak boleh melangkahi kewenangan UU. Pantas saja, Pak Budi, penelepon yang ikut berinteraksi dalam acara Metro Pagi ini, kira-kira berkata, “…mundur saja menteri dan wakil menteri kum dan ham itu”.

Untunglah PTUN mengabulkan tuntutan itu, sehingga muka hukum dapat diselamatkan. Saya akan semakin tidak bisa habis pikir, jika PTUN menolak tuntutan itu, dan menyatakan SK tersebut tetap berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Seperti mirip banyak kasus di jaman Orba, yang lebih menekankan pendekatan kekuasaan ketimbang hukum.

Menanggapi putusan PTUN itu, Wakil Menkumham yang adala profesor dibidang hukum Denny Indrayana berkata bahwa ia menghormati putusan tersebut, namun sayang pernyataan sang profesor itu tampaknya cuma setengah hati, dengan menyatakan bahwa saat ini kebanyakan putusan bagi koruptor masih sangat ringan. Sehingga, dia menegaskan obral remisi dan pembebasan bersyarat tidak akan memberikan efek jera. “Dan sangat melukai rasa keadilan masyarakat”.

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie, dan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa untuk membangun dan menegakkan hukum tidak cukup hanya dengan niat baik, namun juga harus sesuai dengan aturan.

Ada satu jawaban menarik yang disampaikan Yusril Ihza Mahendra, advokat yang mewakili para penuntut, ketika ditanya oleh si pembawa acara ketika ia bertanya kenapa Yusril mau membantu para koruptor, kira-kira seperti ini, “Kita boleh tidak suka dengan seseorang/kelompok, namun jangan sampai kita tidak bertindak adil kepada mereka. Karena bertindak adil adalah wujud ketakwaan kita kepada Tuhan. Jadi jangan menzolimi”. (sfm).

One thought on “CH (283): SK Blunder Kemenkumham

  1. maaf pak, mau tanya untuk mengetahui isi Surat Keputusan (SK) Menkumham No. M.HH-07.PK.01.05.04 Tahun 2011 tertanggal 16 November 2011 dapat dilihat dmn ya ?
    terimakasih sebelumnya🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s