CH (Special Edition): Kelompok Cipayung Menolak Kenaikan BBM

Fenomena rencana kebijakan kenaikan harga BBM terus menuai kecaman dan respon penolakan dari berbagai elemen massa. Kali ini respon tersebut di lontarkan dari pimpinan organisasi massa Parindra dan mahasiswa kelompok Cipayung, saat seminar nasional bertajuk Pemuda Bicara Atas Polemik Pembatasan Subsidi BBM, Demi Menyelamatkan Aset Penting Bangsa, Agar Terwujud Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Nasional (Meninjau Kenaikan BBM) di Gedung Jakarta Media Center Jakarta Pusat, Rabu (7/3).

Ketua Umum Parindra, Mascot Siregar menyatakan, harusnya Bahan Bakar Minyak dipergunakan untuk hajat hidup orang banyak. Dirinya menilai bahwa isu kenaikan BBM ini hanya untuk kepentingan politik semata. Sementara para pelaku bisnis sudah melakukan menaikkan barang dan jasa. Hal Inilah yang membuat jadi pencitraan partai-partai yang ada di legislatif.

“Gerakan mahasiswa saat ini sudah sangat sepi menyuarakan aspirasi-aspirasi rakyatnya. Oleh sebab itu pihaknya mengajak semua elemen Cipayung untuk bergerak bersama-sama menolak rencana kebijakan kenaikan harga BBM, ” katanya.

Sementara Ketua Umum PB HMI, Noer Fajriansyah menyatakan adanya konflik timur tengah yang saat ini terjadi sangat berpengaruh terhadap harga minyak. Secara sosiologis tidak ada pembenaran BBM naik. Dirinya mencontohkan, di Kalimantan, terjadi antrian Bahan Bakar Solar dan Minyak sudah mulai nampak disana.

“Pemerintah selalu memberi kabar buruk terus kepada rakyatnya. Maka dari itu, kenaikan harga BBM ini harus kita tolak. Dan hal ini tentu sangat merugikan rakyat Indonesia ” tegasnya.

Ketua Presidium PP PMKRI, Parlindungan Simarmata juga berpendapat bahwa alasan pemerintah yang mengganggap APBN bisa jebol adalah bukan hal yang tidak tepat. Padahal penerimaan APBN dari sektor minyak tahun 2012 sangat rendah, hanya sebesar Rp 113 trilun per tahun, jauh lebih rendah dibandingkan subsidi.

Menurutnya, sisi lain biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mengganti seluruh biaya investasi migas melalui Cost Recovery tahun 2012 sangat besar yakni mencapai Rp. 122 triliun per tahun. Padahal Indonesia pengekspor minyak mentah, tapi juga mengimpor dengan harga yang lebih tinggi dari harga ekspor. Ini sudah salah pengelolaan Migas kita.

“Kami menolak kenaikan harga BBM dan segera tangkap mafia BBM ” ucapnya.

Dia meminta pemerintah harus mampu menjadikan Indonesia sebagai negara  produsen minyak, tidak hanya minyak mentah tetapi minyak jadi. Pemerintah harus mampu mengimplementasikan setiap kebijakan yang telah di tetapkan. Kontrol pemerintah terhadap investasi asing harus tepat.

“Pemerintah saat ini sudah tidak ada. Seharusnya Indonesia dapat minyak lebih murah karena kita penghasil. Ini harus jadi momentum, apakah pemerintahan ini cukup berhenti tak usah diteruskan atau diam dan dibiarkan saja. Kami sepakat kenaikan BBM kita tolak. Kita lakukan konsolidasi dengan cipayung. Sepakat merangkul semuia organ untuk mengabil momentum ini ” tegasnya.

Sedangkan Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), Twedy Noviady Ginting mengatakan, di tengah kondisi rakyat Indonesia terbelenggu kemiskinan dan pengangguran, daya beli masyarakat yang masih lemah, maka rencana pemerintah menaikkan harga BBM merupkan keputusan yang tak tepat.

Ini cerminan sikap pemerintah yang tidak merasakan kegelisahan rakyat. Implikasi kenaikan BBM tersebut tentu memberikan dampak luar biasa khususnya bagi rakyat kecil. Kenaikan harga BBM sudah pasti memicu kenaikan harga barang terlebih barang keutuhan pokok rakyat.

“Beberapa argumentasi pemerintah menaikkan harga BBM menunjukkan sikap jalan pintas pemerintah bahkan cenderung reaksioner terhadap fenomena kenaikan harga minyak dunia. Anggaran subsidi yang selama ini dianggap membebani APBN merupakan cara pandang pemerintah yg keliru dan telah menghianati Pasal 33 UUD RI 1945 ” tegasnya.

Dijelaskannya, subsidi yang selama ini tak tepat sasaran merupakan bukti ketidakseriusan pemerintah  mendistribusikan BBM kepada rakyat. Hal ini diperparah oleh keengganan pemerintah memperbaiki sistem pengelolaan minyak nasional. Minyak bumi kita hanya dinikmati oleh sekelompok orang dan korporasi asing. Padahal, dengan potensi cadangan migas begitu besar, pemerintah seharusnya mampu memanfaatkan kenaikan harga minyak internasional bagi kepentingan nasional dan kemakmuran rakyat Indonesia.

“Sudah saatnya pemerintah mengambil langkah berani untuk menata ulang kebijakan pengelolaan minyak nasional. Menasionalisasi secara bertahap merupakan syarat utama menuju kedaulatan energi. Subsidi bukan beban negara,” ucapnya.

Di tempat yang sama Ketua GMKI, Jhony Rahmat, mengatakan katanya masyarakat menyepakati kenaikan BBM, tapi masyarakat yang mana. Masyarakat yang dibiayai oleh negara, itulah yang menyepakati. Tetapi rakyat miskin yang penuh keringatnya keluar untuk makan itulah yang menolak. (Imam/Gahar/Raya). Sumber klik di sini.

 

Saam Fredy Marpaung, Alumni GMNI Salatiga. (sfm).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s