CH (304): Perilaku PNS Kota Salatiga

Ada sejumlah temuan menarik yang berhubungan dengan perilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Salatiga, seperti saya baca dalam tulisan Yustitia T.A. Putranti dan Sri Suwartiningsih (YP dan SS) berjudul, “Efektivitas Kerja PNS Dalam Reformasi Birokrasi”. Tulisan yang termuat dalam Kritis, Jurnal Studi Pembangunan Interdisipliner Volume XXI, No. 1, 2012, halaman 35-55, menunjukan bahwa perlunya pembenahan dalam diri Setda Kota Salatiga.

Dalam temuan para penulis, ada beberapa hal menarik yang patut menjadi perhatian bersama, baik pihak pemangku kepentingan di Kota Salatiga, serta masyarakat Salatiga pada umumnya adalah sebagai berikut.

Pertama, Fenomena mengenai PNS yang mangkir, PNS malas, ataupun PNS korupsi waktu, terjadi juga di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga. Berikut petikan tulisan YP dan SS mengenai hal itu.

Selama jam kerja ditemukan PNS yang “berkeliaran” di pasar atau pusat perbelanjaan…Bukanlah suatu pemandangan asing jika pada saat jam kerja PNS tengah berbelanja, menjemput anak pulang sekolah, pergi ke salon atau mengobrol dengan rekan-rekannya di warung makan.

Kedua, hanya 1 dari 111 orang PNS di lingkungan Setda, yang digunakan oleh penulis sebagai informan, memaknai kerja sebagai ibadah, mayoritas memandang kerja sebagai sumber nafkah. Saking ubet-nya, beberapa PNS bahkan menggunakan jam kerja untuk memperoleh tambahan, seperti menjadi member bisnis Multi Level Marketing, berjualan pakaian dan aksesoris.

Ketiga, penulis juga menemukan pekerjaan dilingkungan Setda dengan pekerja yang banyak namun tidak efektif. Penulis memberikan 2 contoh untuk petugas kebersihan dan santel. Berikut petikan untuk PNS petugas kebersihan.

Memiliki tupoksi menyediakan jasa kebersihan kantor. Mulai awal tahun 2011 kebersihan lingkungan Setda turut dikerjakan oleh pihak ketiga atau rekanan, akibatnya beban kerja petugas kebersihan (PNS) mengecil, padahal jumlah personil tetap. Otomatis beban kerja perorangan turut mengecil. Jika beban kerja perorangan mengecil, artinya lebih banyak waktu menganggur, maka petugas kebersihan ini menunggu pekerjaan.

Penulis mengamati petugas kebersihan mulai bersih-bersih sekitar pukul 06.00 dan 09.00-10.00, sudah bersantai tidak ada pekerjaan dan bahkan beberapanya tampak pulang. Petugas administrasi umumnya terlihat santai pada jam 11.00-13.00, dan diantara sela-sela jam digunakan untuk menonton televisi di ruang kerja.

Selama waktu menunggu pekerjaan, ada sejumlah PNS menggunakan waktunya tidak untuk bekerja, melainkan untuk membaca majalah, menonton televise, bermain game, bahkan ada yang menyempatkan diri berbelanja.

Keempat, ada semcam budaya “tepo seliro” yang berkembang kea rah yang negatif. Maksudnya, PNS berusaha menutup mata atau bahkan atasan mengijinkan bawahannya keluar kantor untuk kepentingan dinas, agar di lain kesempatan ketika atasan berbuat hal yang sama tidak menuai protes.

Kelima, mengenai disiplin masuk kerja. Di Setda tersedia mesin fingertech untuk mendeteksi kehadiran (masuk dan pulang) PNS, namun sayang penggunaan mesin tersebut rupanya tidak bias menjadi gambaran ketaatan PNS, karena masih marak kebiasaan “titip absen”.

Keenam, hitungan yang dilakukan oleh penulis menunjukan bahwa: (a) setiap hari, secara tidak langsung PNS Setda menganggur selama 23 menit perorang perhari; (b) adanya beban kerja terbengkalai sebesar 265,82 perorang pertahun, jika dihitung secara menyeluruah (di 9 bagian yang terdiri dari 175 orang PNS), maka didapat 5316,4 jam kerja yang terbengkalai; (c) jumlah 5316,4 jam tersebut setara dengan beban kerja 4 orang PNS dengan predikat efektifitas kerja A.

Ketujuh, selera pimpinan. Penulis membagi menjadi 3 tipe bawahan berdasarkan selera atasan, yaitu:

(a) Tipe I, PNS mampu. Tipe ini lebih disukai oleh pimpinan dan akan sering “dipakai” atau digunakan dalam tugas meski bukan tupoksinya. PNS tersebut selalu mendapat prioritas penugasan dari atasan karena dainggap mumpuni;

(b) Tipe II, PNS Standar. Tipe ini dianggap pimpinan memiliki kemampuan rata-rata dan diserahi tugas sebagaimana umumnya, sehingga PNS tipe ini melaksanakan pekerjaan yang cenderung idela dan normantif;

(c) Tipe III, PNS tidak mampu. Tipe PNS ini tidak mampu dan kurang dipercaya untuk menyelesaikan pekerjaan, akibatnya PNS kategori ini akan terlihat “luntang-luntung” di unit kerjanya.

Paradigma atasan tentang tipe-tipe PNS merupakan kendala dalam distribusi personil (penempatan) dan distribusi tugas. Sayangnya, asumsi dasar yang membentuk ketiga tipe PNS tersebut lebih banyak didasari asas kecocokan pribadi pimpinan dengan bawahan…PNS yang tidak kompeten jika tidak cocok secara pribadi dengan atasannya maka tidak akan terpakai…untuk mempertahankan eksistensinya dalam unit kerja, PNS menjadi bawahan yang penurut, yes man atau ABS (asal bos senang)…

Jika diijinkan menilai, maka saya pikir apa yang terlihat di atas bukan akibat kesalahan para PNS bawahan, namun ketidakmampuan PNS pimpinan/atasan dalam mengelola sumber daya dan mengotimalkannya, serta tidak adanya keinginan untuk menegakkan aturan yang sudah ada. (sfm).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s