CH (313): “Bermain” Gasal, Genap, Antara…

Kamis Sore (2/8), Lembaga Kemahasiswaan (LK) dilingkungan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) mengadakan acara sosialisasi terhadap Sistem Akademik yang akan diterapkan mulai September 2012. Walau tidak ikut sampai selesai, tampaknya terjadi perbedaan intepretasi terhadap materi sosialisasi.

Informasi kegiatan tersebut saya terima dari seorang staf pengajar. Tergerak karen ingin tahu apa yang disosialisasikan, saya mengahadiri acara tersebut.  Acara dimulai dengan doa, dan dilanjutkan dengan presentasi sistem akademik oleh seorang mahasiswa, (mungkin) dia fungsionaris LK, maklum yang bersangkutan tidak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selesai mempresentasikan, dibukalah peluang untuk tanya-jawab. Dari kurang lebih 1 jam, saya menangkap kesan adanya 1 perbedaan pandang dari sisi hukumnya.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, terutama yang berbicara tentang tentang pembagian sistem kredit semester menjadi sumber beda pandang. Kalau tidak salah, Pasal 87 yang menyatakan bahwa tahun akademik dibagi dalam 2 semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 14 minggu sampai dengan 16 minggu. Diantara semester tersebut, dapat diselenggarakan semester antara untuk remediasi, pengayaan, atau percepatan.

Hmmm…

Secara pribadi, kebetulan lulusan Fakultas Hukum UKSW, saya sangat tertarik dengan intepretasi yang disampaikan pihak-pihak yang berbeda, dan hal itu wajar saja di alam demokrasi. Memang menurut saya, jika diintepretasikan, maka isi Pasal 87 bisa dimaknai berbeda-beda. Intepretasi Pertama, tahun akademik dibagi menjadi semester Gasal, Genap, dan Antara, dengan jumlah masing-masing 14 sampai 16 minggu. Jadi bobot Gasal, Genap, dan Antara adalah sama.

Intepretasi Kedua, tahun akademik dibagi menjadi semester Gasal dan Genap saja dengan jumlah masing-masing 14 sampai 16 minggu, ditambah dengan satu semester Antara (diselenggarakan untuk: remediasi, pengayaan, atau percepatan).

Sekali lagi, bagi saya perbedaan penafsiran atau interpretasi adalah hal yang wajar dalam khasanah kehidupan berdemokrasi, bahkan seorang guru besar hukum pun, Sudikno Mertokusumo, pernah menulis bahwa tidak ada hukum atau UU yang sangat lengkap atau jelas dengan sejelas-jelasnya. Namun karena kita bicara tentang muatan hukum maka pertanyaannya adalah, “apakah dalam ranah hukum Indonesia (yang menganut Civil Law) diperbolehkan setiap orang berintepretasi terhadap hukum?”.

Bercermin dari Kasus KPK Vs Polri

Kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Vs. Kepolisian dalam mengenai penanganan kasus dugaan simulator SIM yang menyeret petinggi Kepolsiian Republik Indonesia, menjadi perbincangan menarik belakangan ini.

Mabes Polri tetap ngotot menangani kasus tersebut, dengan acuan nota kesepakatan yang telah disepakati antara Kepolisian, KPK, dan Kejaksaan soal penanganan kasus bersama. Selain itu,  Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jendral (Pol) Sutarman menyatakan bahwa Pasal 50 Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) belum jelas dalam hal beracara. Karena tata beracara belum jelas, Polri tunduk pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan bukan pada UU KPK. Pasal 50 UU KPK, terutama ayat 4 secara jelas menyatakan sebagai berikut.

Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Menurut  pakar hukum tata negara Universitas Sriwijaya, Zen Zanzibar, menyatakan bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang berhak menangani kasus korupsi adalah lembaga tersebut. “Sebelum UU itu ada, sejarahnya ya kasus korupsi ditangani Kejaksaan Agung, bukan Mabes. Tapi, setelah ada UU, kasus korupsi masuk ranah KPK, kecuali KPK sendiri yang berinisiatif menyerahkan ke lembaga lain,”.

Belakangan, rupanya Mabes Polri bersikap realistis dan tidak mau terkesan menang sendiri dengan menganut cara berfikir, “Malu bertanya sesaat dijalan”. Maksudnya? Yah, daripada terombang-ambingkan dengan permasalahan kewenangan hukum Kasus Simulator SIM antara KPK Vs. Mabes Polri, akhirnya Mabes mau berbesar hati mengundang Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, pakar hukum tata negara dan mantan Menteri Hukum dan Perundangan-undangan masa jabatan 9 Agustus 2001 – 21 Oktober 2004 pada era Presiden Megawati, untuk dimintai pendapat. (sfm).

2 thoughts on “CH (313): “Bermain” Gasal, Genap, Antara…

  1. MENYIKAPI PERBEDAAN TAFSIR ATAS PP NO 17 TAHUN 2010

    Belajar dari kasus “rebutan” perkara simulator SIM antara KPK dan POLRI, karena perbedaan tafsir atas kebenaran Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, maka untuk kasus pro dan kontra pemberlakuan sistem kuliah trimester (3 x 14 pertemuan dalam setahun) karena perbedaan tafsir atas pengertian yang benar dari Pasal 87 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka usul kami adalah sebagai berikut :
    1. Membuat surat tertulis kepada pemerintah, dhi. Menteri Pendidikan Nasional, untuk memberi penafsiran yang kongkrit dan terperinci atas apa yang dimaksud dengan SEMESTER ANTARA. Misalnya, berapakah jumlah pertemuan kuliah di dalam semester antara? Apakah sama dengan semester ganjil dan semester genap, atau berbeda? Lalu, apakah semester antara boleh digunakan untuk kepentingan di luar kepentingan untuk remediasi, pengayaan, dan percepatan, sebagaimana yang tertulis dalam pasal 87 ayat (3)? Lebih bagus lagi bila pemerintah mampu didesak untuk segera menerbitkan Peraturan Menteri (PERMEN) tentang SEMESTER ANTARA tersebut. Jadi jangan lagi percaya dengan katanya boleh, atau si Menteri A bilang tidak apa – apa, kalau tidak ada surat ‘hitam di atas putih’.
    2. Selama belum ada penjelasan resmi dan tertulis dari pemerintah, kami kedua pihak yang ada di UKSW harus saling menghargai argumentasinya masing – masing dan tidak boleh memaksakan kehendak. Jadi harus diberlakukan STATUS QUO terhadap kasus ini. Dengan kata lain, fakultas di UKSW yang menjalankan sistem semester dan fakultas di UKSW yang menjalankan sistem trimester, seharusnya tetap diberikan ruang untuk dapat menjalankan sistem yang sudah dianut selama ini. Sekali lagi tidak boleh ada paksaan!
    3. Bila ada salah satu pihak yang secara sengaja mau memaksa (entah dari pihak pro atau kontra trimester), maka patut untuk diduga keras bahwa pihak tersebut telah secara sadar dan terencana hendak menciptakan konflik internal di dalam tubuh UKSW. Ini sungguh politik “devide et impera” warisan kolonial Belanda, yang biasanya dipakai untuk mengadu domba berbagai pihak yang ada, demi keuntungan tertentu. Warga UKSW harus waspada dan jangan mau diadu domba oleh “kaum kolonialis” semacam itu. Jangan sampai orang – orang yang dibawah (seperti para mahasiswa) bentrok/konflik, baik secara terbuka ataupun tertutup, tetapi bos – bos yang ada di atas (atau Aktor Intelektual-nya) duduk enak – enak saja. Berhati – hatilah,,, sebab bila terjadi tindakan anarkis, maka para pelaku yang akan diproses hukum oleh pihak kepolisiaan, tetapi aktor intelektualnya akan bebas melengang dan tak bisa disentuh oleh hukum (perkara pidana maupun perkara pidata), padahal merekalah sumber dari segala masalah yang terjadi.
    4. Oleh karena itu, kami usulkan, khususnya kepada para mahasiswa, agar lakukan analisa, cari dan temukanlah aktor intelektual dari konflik pro – kontra sistem perkuliahan trimester di UKSW, sebab orang tersebut sangatlah berbahaya. Orang tersebut adalah seorang kolonialis! Dia juga adalah seorang pengejut, karena secara sengaja telah melakukan pembiaran terjadinya konflik, tanpa berani tampil ke depan untuk menengahi pihak pro dan kontra, dan bukan malah memihak salah satu pihak. Orang semacam itu tidak pantas menjadi seorang pemimpin, apalagi memimpin sebuah lembaga pendidikan Kristen yang katanya menjunjung nilai – nilai luhur seorang Kristus.
    5. Kalau aktor intelektualnya sudah ditemukan/diidentifikasi, maka siapkan langkah – langkah strategis untuk melumpuhkan dan ”mematikan” sepak terjang sang aktor. Beberapa usulan langkah yang bisa dilakukan (boleh dikembangkan sesuai perkembangan di lapangan) :
    A. Membuat surat “somasi” kepada yang bersangkutan dengan ditembuskan kepada semua pihak/pimpinan yang ada di UKSW, kepada badan pengurus-pembina-pengawas YPTKSW, kepada pihak pemerintah di pusat (MENDIKNAS dan DIRJEN DIKTI) maupun yang di daerah Jawa Tengah (KOPERTIS), dan kepada wartawan koran lokal di Jawa Tengah (SUARA MERDEKA, WARTA JATENG dan WAWASAN).
    B. Bila tidak ditanggapi, segera buatkan lagi surat semacam “mosi tidak percaya” yang ditujukan kepada Badan Pembina YPTKSW, pihak yang telah memilih dan mengangkat, bahkan berhak untuk memberhentikan seorang rektor sekalipun, karena badan ini adalah pemegang kedaulatan tertinggi di UKSW. Tembusan surat ini harus kembali ditujukan kepada semua pihak yang telah disebutkan di atas agar bisa menimbulkan efek jera kepada aktor intelektual tersebut.
    C. Kalau tidak ada respon dan reaksi dari Badan Pembina YPTKSW, maka langkah berikutnya yang bisa diambil oleh pihak yang merasa dirugikan adalah mengugat setiap keputusan yang dipandang merugikan itu lewat berbagai badan negera yang ada di republik ini. Misalnya: lewat PTUN, Komisi Ombushman, Komnas HAM, hingga ke MK RI. Tentu proses ini akan sangat panjang, tetapi minimal kita bisa menghindari konflik terbuka yang anarkis, dan semoga aktor intelektual tersebut dapat segera sadar (sebelumnya “nasi menjadi bubur”).

    Semoga ide – ide segar ini mampu memberikan sedikit pencerahan kepada berbagai pihak yang nampaknya sedang resah dan gelisah dengan kondisi perkuliahan di UKSW, di saat menjelang suksesi Rektor Baru UKSW pada awal tahun 2013 yang sudah semakin dekat. Tetap semangat dan jagalah idealisme UKSW!

  2. TIPS MENGHADAPI PEMIMPIN YANG OTORITER

    Langkah pertama, tentukan dulu, apakah mau dihadapi sekarang ataukah nanti aja…
    Kalau menghadapinya “nanti aja”, maka kata kuncinya hanya satu yakni SABAR! Hanya sabarlah yang membuat kita dapat bertahan menghadapi pemimpin yang semacam itu. Sabar mampu membuat kita tetap tekun, semakin ulet dan tawakal, walaupun menghadapi banyak sekali tantangan, hambatan, intimidasi dan lain sebagainya. Kalau tidak kuat lagi, maka mintalah kekuatan dari Tuhan untuk sekali lagi dapat SABAR dan SABAR. Ingatlah bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini, termasuk seorang pemimpin otoriter dan yang terlama sekalipun. Suatu waktu dia pasti turun atau diturunkan untuk diganti oleh yang lain. Contoh yang terbaru adalah Husni Mubarok (Mesir) dan Mohammar Khadafy (Libya). Tinggal diupayakan agar jangan sampai kaki tangan pemimpin otoriter tersebutlah yang naik menggantikan pemimpin sebelumnya.

    Langkah berikut adalah apabila kita bermaksud untuk menghadapinya sekarang, maka kita harus tentukan strategi yang tepat. Bagi tipe kepemimpinan otoriter yang mau menang sendiri, tidak mau kalah atau mengalah dengan orang lain, memakai prinsip ”pokok ee..” dengan pola ”like and dislike”, dan seringkali memaksa harus pendapatnya/kebijakkannya/pikirannya yang paling benar dan harus dilaksanakan, sehingga pola pendekatan yang lembut sudah tidak ada gunanya lagi, maka mau ndak mau kita pun harus main cantik dan sebisa mungkin ”tembak langsung” ke titik – titik terlemah dari pemimpin semacam ini.
    Caranya sangat mudah! Tinggal aja kita kumpulkan segala macam bukti dan dokumentasi/rekaman dari para saksi mata atau korban. Jadi jangan hanya dari satu pihak saja atau dari kita saja, biar bukti – buktinya lebih kuat dan obyektif! Setelah itu, publish-lah semua itu, baik secara langsung maupun bertahap, lewat dunia maya maupun dunia nyata, media cetak maupun tertulis, dengan tidak lagi ragu – ragu karena kita punya cukup banyak bukti dan saksi. Dijamin akan mengundang perhatian banyak orang, dan kemungkinan akan menimbulkan simpati luas atas perlakuan otoriter yang kita terima dari pemimpin semacam itu. Dunia maya (FB dan Twiter) terbukti mampu ”menurunkan” Mubarok dan Khadafy, serta mampu ”membebaskan” seorang Prita. Goal-nya hanya satu, yakni bagaimana pemimpin yang otoriter itu turun dan digantikan.

    Bedanya dengan langkah pertama, di mana sang pemimpin akan turun secara alamiah (karena sudah waktunya), maka di langkah kedua, sang pemimpin akan turun secara tidak alamiah (baca: diturunkan) dan/atau mengundurkan diri (misalnya turun karena terpaksa, tekanan atau rasa malu). Mana langkah yang mau dipilih dikembalikan kepada keputusan pribadi masing – masing.

    Oh iya, kalau kita tidak mau disalahpahami atau dituduh melakukan pencemaran nama baik, maka satu – satunya jalan yang terakhir adalah kita harus menempuh jalur hukum untuk menggugat pemimpin otoriter tersebut. Kita bisa lewat PTUN, Komisi Ombudsman, Komnas HAM, hingga ke MK RI. dan seterusnya.
    Khusus bagi orang – orang beriman, jangan lupa mengawali dan mengakhiri semua langkah di atas dengan iman dan doa. Selanjutnya, demi menghindari rasa bersalah atau perasaan berdosa, maka sangat disarankan Anda untuk mengecek dan memurnikan motivasimu di hadapan Tuhan dalam melakukan semuanya itu. Kalau ada pikiran atau motivasi yang salah/jahat/keliru, segeralah minta ampun, agar perjuangan Anda kiranya di-ridhoi oleh Allah Yang Maha Kuasa. Amin!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s