CH (335): Catatan “Dosa” Sang Rektor

Pemimpin tertinggi sebuah Universitas, Rektor, memiliki kewenangan yang lebih tinggi ketimbang pejabat-pejabat struktural lain di dalam sebuah universitas. Namun apa yang terjadi ketika Sang Rektor menggunakan kekuasaannya itu untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya? Jawabnya adalah perlawanan.

Ya, perlawanan, seperti apa yang dilakukan oleh Gerakan Universitas Indonesia Bersih (disingkat Gerakan UI Bersih). Gerakan ini lahir sebagai gerakan moral untuk merespon krisis kepemimpinan dan tata pemerintahan, yang tercermin dari berbagai hal mulai struktur birokrasi hingga indikasi korupsi pada berbagai proyek pembangunan infrastruktur. Semangat itu sudah tentu mencederai apa yang dibayangkan oleh Profesor Emil Salim, “UI adalah mercusuar yang senantiasa menerangi Bangsa Indonesia dalam kegelapan masa apapun. Tempat moralitas dan intelektualitas berpadu, memproduksi berbagai ide serta inisiatif bagi kemajuan negeri. Hari ini, situasinya tidak lagi demikian. Krisis kepemimpinan dan tata pemerintahan yang begitu masif tengah mengoyak Universitas ini”.

Gerakan UI Bersih hadir saat pemerintahan Rektor Prof. Dr. Gumilar Somantri. Gumilar yang mencalonkan diri untuk maju kembali dalam pemilihan Rektor UI, sudah tentu mendapat perlawanan dari Gerakan UI Bersih, sembari berseru, “Bila mau maju jadi Rektor, Gumilar harus pertanggungjawabkan dulu perbuatannya”. Apa yang telah diperbuat Gumilar, sehingga membuat Gerakan UI Bersih Geram? Berikut adalah daftar “dosa” Sang Rektor.

1. Pemberhentian delapan Dekan

Sampai berakhirnya masa jabatan Rektor, Gumilar tidak pernah mencabut surat pemberhentian delapan Dekan. Dia harus bertanggungjawab atas segenap kekacauan yang terjadi

2. Sentralisasi keuangan yang tidak dikelola secara transparan dan bertanggungjawab.

Saat ini, seluruh uang UI diparkir di Rekening UI Pusat. Baik aliran dana dari APBN (ratusan miliar rupiah), mahasiswa  (ratusan miliar rupiah), kerjasama pihak luar, beasiswa pihak luar, sponsorship, penelitian dari pihak luar, dan sebagainya dipusatkan di rekening UI Pusat. Masalahnya, pengelolaannya tidak transparan dan tidak akuntabel.  Pencairannya pun harus memalui birokrasi yang rumit dan mengada-ada.  Kejanggalan lain adalah rendahnya bunga bank yang dikenakan pada dana ratusan miliar rupiah yang disimpan di banyak bank.  Gumilar harus bertanggungjawab untuk itu.

3. Terhambatnya dan terpotongnya dana beasiswa.

Pencairan dana beasiswa yang datang dari pihak luar UI (termsuk dari Mendikbud) bagi para mahasiwa lazim terlambat sampai 4-5 bulan, tanpa mahasiswa bisa memprotes. Gumilar harus bertanggungjawab untuk itu.

4. Biaya Operasi Pendidikan Berkeadilan (BOPB)

UI menetapkan BOPB yang diargumenkan perlu diterapkan untuk membawa keadilan. Melalui BOPB, seharusnya orang kaya akan bayar mahal, yang miskin bayar murah. Jadi standard SPP UI yang adalah Rp 5 juta (ilmu sosial) dan Rp 7,5 juta (ilmu pasti alam) per semester itu hanya akan dikenakan pada orang kaya. Mereka yang tak mampu bisa meminta keringanan. Dalam skema BOPB, SPP terendah adalah Rp. 100.00 per semester. Namun nyatanya, ada birokrasi yang rumit dan berbelit yang menjadikan para mahasiswa tak mampu tak memperoleh keringanan. Penetapan BOPB nya pun tidak transparan. Mahasiswa sudah berulangkali menyuaran protes soal itu. Gumilar harus bertanggungjawab untuk itu.

5. Perjalanan ke Luar negeri

Rektor dan jajaran pimpinan UI selama empat tahun diketahui banyak melakukan perjalanan ke luar negeri dengan rombongan besar dan dana besar. Hampir semua perjalanan itu tidak disertai dengan laporan  perjalanan. Gumilar harus bertanggungjawab untuk itu.

6. Upah Pekerja Kebersihan

UI menetapkan kebijakan outsourcing untuk kebutuhan pekerja kebersihan. Namun anggaran yang ditetapkan UI menyebabkan umumnya para pekerja kebersihan tersebut hanya dibayar sekitar Rp 500 ribu per bulan. Gumilar harus bertanggungjawab untuk itu.

7. Pohon Baobab

UI memboyong sekitar sepuluh raksasa langka dari Subang, tanpa tercatat dalam RKAT, tanpa persetujuan MWA, serta tanpa ada laporan mengenai jumlah dana pemindahannya dan siapa penyandang dananya. Pada April 2012, Komite Nasional Pemuda Indonesia Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang berkirim surat kepada Rektor UI mempertanyakan pemanfaatan pohon-pohon langka tersebut di UI. Gumilar berdalih, pohon-pohon itu diboyong untuk penelitian. Tapi mana penelitian yang dimaksud. Gumilar harus bertanggungjawab untuk itu.

8. Pembangunan Art and Cultural Center

Pembangunan gedung Art and Cultural Center, yang juga tidak tercatat dalam RKAT dan tidak melalui persetujuan MWA,  kini terbengkalai karena ketidakcukupan dana padahal sudah menghabiskan Rp 18,7 miliyar. Pada awalnya dananya datang dari APBN 2010, namun pembangunan selanjutnya terbengkalai karena ternyata dana kelanjutannya tidak disetujui dalam APBN 2011. Di pihak lain, BPK juga menemukan adanya kejanggalan dan ‘kelebihan bayar’ dalam proses pembangunannya.  Gumilar harus bertanggungjawab untuk itu.

9.   Integrated Faculty Club

 UI membangun Integrated Faculty Club (IFC) di area hutan UI seluas 6600 meter yang seharusnya dijadikan daerah resapan air. Projek yang tak tercatat di RKAT dan tidak memperoleh persetujuan MWA ini, menghabiskan dana Rp 25 milyar. Di IFC itu dibangun antara lain: kafe, restoran, pusat kebugaran,  golf driving range (30 slot), Golf club & shop, Kolam renang, lapangan futsal, lapangan tenis, serta  bengkel mobil. Gumilar harus bertanggungjawab untuk itu.

10. Penyuapan Media.

UI diketahui mengeluarkan dana Rp 44 juta untuk membayar majalah Eksekutif  untuk menurunkan sebuah laporan utama yang mempromosikan Rektor dan UI. UI juga mengeluarkan banyak dana untuk melakukan kegiatan ‘membeli’ para wartawan, termasuk secara tiba-tiba memberikan beasiswa senilai puluhan juta rupiah per orang kepada para wartawan. Gumilar harus bertanggungjawab untuk itu.

Gerakan UI Bersih bisa menjadi cermin bagi perguruan tinggi lain, bahwa masih ada akal sehat dalam lingkungan pergurua tinggi yang korup. Perjuangan Gerakan UI Bersih menjadi oase bagi perjuangan idealisme-idealisme pendidikan yang mulai redup dan temaram akibat politik kotor oknum pejabat. (sfm).

One thought on “CH (335): Catatan “Dosa” Sang Rektor

  1. permainan emang cantik bang…
    itulah politik aparteit yg sering dilazimkan sbg jalan kemenangan atas diri sendiri…
    coba kalo abang sudah memahami benar kehidupan politik.
    “menekan yg di bawah dan menjilat yg diatas…”

    tidak ada yg dapat di salahkan, karena itu emang sudah dosa warisan bang…
    hehehe….😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s