CH (360): Soal Pemilihan Rektor

wy-begawan-wisrawa

Begawan

Pemilihan pemimpin tertinggi universitas tidak jauh layaknya seperti pemilihan kepala daerah, syarat dengan kepentingan. Tidak hanya di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), pemilihan rektor di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) pun tidak terlepas dari ontran-ontran. Hal ini bisa dipahami, karena begitu “seksinya” jabatan Rektor.

Tahun lalu, 2012, Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar pencarian rektor untuk masa bakti 5 tahun (2012-2017). Sejumlah syarat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan dan keputusan Majelis Wali Amanat (MWA). Syarat-syarat itu diantaranya, menyandang gelar doktor, berstatus PNS aktif,  didukung sekurang-kurangnya oleh 5 orang dari unsur masyarakat UGM, serta berusia tidak lebih dari 60 tahun pada saat dilantik.

Syarat usia 60 tahun, seperti ditetapkan di atas mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2010 dan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010. Namun, sejumlah pihak mencurigai penetapan usia 60 tahun, sebagai upaya MWA untuk menjegal kandidat-kandidat tertentu. Prof. Atyanto, mempertanyakan pembatasan usia maksimal 60, “Saya tidak tahu apa sebabnya menggunakan aturan gado-gado seperti itu, Mungkin ada yang merasa takut kalau saya maju…”. Atyanto bahkan mengingat keinginan Mendikbud agar pemilihan rektor UGM menggunakan PP No. 153 Tahun 2000 Tentang Penetapan UGM sebagai Badan Hukum Milik Negara. Dalam Pasal 19, PP 153, memang tidak disebutkan syarat usia calon rektor.

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Peduli Universitas Gajah Mada Yogyakarta bahkan menggelar aksi menuntut perombakan struktur panitia ad hoc pemilihan rektor yang dinilai subyektif. Koordinator Mahasiswa Pandhuri Jayadi mencium aroma jual-beli pasal dalam tata cara pemilihan rektor UGM, salah satunya pembuatan peraturan yang membatasi usia calon rektor. Tidak hanya mahasiswa, para dosen dan perwakilan alumni membawa masalah pembatasan usia tersebut ke PTUN.

Lalu apa jawaban dari pihak MWA? Ketua Panitia Pemilihan yang juga sekaligus Sekretaris MWA Dr. Supama menerangkan bahwa sebagaimana disebut dalam pasal 226 ayat 1 dan 2 PP 66. Karena saat ini merupakan masa transisi, katanya, maka PP No. 153 dianggap tidak relevan lagi, sehingga persyaratan usia 60 akan memiliki resiko kecil terkena komplikasi hukum. Sejak awal, masalah pematokan usia 60 telah disampaikan oleh Ketua MWA UGM Prof. Sofian, yang menyatakan bahwa tidak boleh rektor itu PNS yang sudah pensiun saat dia menjabat, sebab rektor bertugas menandatangani dokumen legal yang tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Sesuai dengan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, batas usia pensiun dosen adalah 65 tahun.

Soal tuntutan dosen dan alumni ke PTUN, Prof. Mahfud M.D., salah satu anggota MWA, menyebutkan bahwa upaya tersebut salah. Mahfud menganggap wajar pembatasan usia rektor, untuk mencegah komplikasi hukum saat rektor menjabat.

Setelah melalui proses seleksi, akhirnya dalam pemilihan munculah nama Prof. Dr. Pratikno., M.Soc, Sc., sebagai pejabat rektor UGM yang baru. Pelantikan mantan Dekan Fisipol UGM tersebut, dilakukan pada tanggal 29 Mei 2012, di Balai Senat UGM. Pada saat pelantikan tersebut, diketahui usia pria kelahiran Bojonegoro tersebut adalah 50 tahun, 3 bulan.

Ada sejumlah tulisan menarik mencermati pemilihan rektor UGM. Tulisan Ahmad Rizky, mahasiswa UGM, menunjukan satu kegeraman dari proses yang terjadi. Menurutnya, pemilihan rektor UGM tidak jauh berbeda dengan pemilihan Ketua BEM UGM, dengan segala manuver, perkubuan, hingga perang statement. Hal-hal tersebut bahkan sering dilakukan dalam pentas politik.

Seharusnya, menurut Ahmad, pemilihan rektor UGM, menjunjung tinggi etika dalam konteks akademik, apalagi para kontestan adalah para “begawan”.

Lebih keras lagi pernyataan Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Prof. Sudjito, seperti dikutip oleh Wisnu Prasetya, yang mengatakan bahwa pemilihan rektor UGM tahun 2012, dikategorikannya sebagai, “komedian, oportunis, haus jabatan, dan amanah”. Hal itu merusak iklim akademik, karena menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan jabatan. Tujuannya untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan golongan sendiri. Jabatan rektor bukanlah jabatan politik, namun akademik, yang memiliki beban moral dan intelektual. (sfm).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s