CH (367): Genetika Hukum Bisnis Indonesia (2: Globalisasi)

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya memasukan ayat 3, dalam Pasal 1, dengan bunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum tentunya segala sesuatunya harus berlandasakan hukum, baik dalam hubungan antarlembaga negara yang satu dengan yang lain, pemerintah dengan rakyat, dan hubungan anatara rakyat dengan rakyat. Begitu juga berdasarkan penjelasan UUD 1945, dikatakan bahwa negara hukum (Rechsstaat) bukan negara kekuasaan (Machstaat). Hal ini membawa konsekuensi bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dipertanggungjawabkan secara hukum, karena itu setiap tindakan harus berdasarkan hukum, Sehingga konsekuensi dari negara hukum adalah hukum sebagai panglima yang memandang, baik dari kalangan pejabat, pengusaha, maupun rakyat biasa mempunyai hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Dilihat dari aspek sejarah, Hukum di negeri ini, banyak dipengaruhi oleh Hukum negeri Belanda. Hal tersebut dapat dipahami, karena Indonesia pernah menjadi wilayah jajahan dengan sebutan waktu itu, Hindia Belanda. Mengikuti tradisi hukum yang berlaku di negara Belanda. Indonesia mengunakan tradisi yang sama, yakni Civil law.

Tidak hanya Indonesia dan Belanda, tradisi Civil Law mencakup sekitar 60% di dunia. Tradisi ini didasarkan pada konsep, kategori, dan aturan-aturan yang berasal dari hukum Romawi, dengan beberapa pengaruh hukum kanon, terkadang sebagian besar ditambah atau diubah oleh kebiasaan lokal atau budaya.

Sebagai negara hukum, maka masalah perekonomian Indonesia, tidak lepas dari pengaturan secara hukum. Pasal 33 UUD 1945 menjadi dasar pijakan perekonomian nasional, dengan pemahaman bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan (ayat 1); negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan berpengaruh kepada hajat hidup orang banyak (ayat 2); kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan air, dikuasai oleh negara (ayat 3); serta penyelenggaraan perekonomian nasional didasarkan pada demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (ayat 4).

Setelah Orde Baru berakhir, sistem perekonomian Indonesia berubah, dari Sistem Demokrasi ekonomi menjadi Sistem ekonomi Kerakyatan. Hal itu ditandai dengan keluarnya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Menurut pemikiran Prof. Mubyarto, fokus dari sistem ekonomi kerakyatan adalah sektor ekonomi masyarakat kecil dan mikro yang miskin dan tidak berdaya, tetapi jumlahnya sangat besar, dan bukan berfokus kepada perusahaan besar. Keberpihakan kepada perusahaan-perusahaan besar tidak hanya terjadi di masa penjajahan, saat Orde Baru pun terlihat bahwa hukum harus tunduk pada tuntutan-tuntutan ekonomi.

Indonesia sebagai bagian dari habitat dunia, saling berhubungan satu dengan negara-negara lain, terutama dalam hal perekonomian. Sebelum negeri ini lahir pun, kerajaan-kerajaan di Nusantara, saling berhubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan lain di luar Nusantara. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Sriwijaya memiliki hubungan yang erat dengan bangsa Cina, terutama saat Dinasti Song berkuasa, termasuk dalam hal perdagangan. Bahkan untuk menguasai perdagangan di Asia Tenggara, Sriwijaya melakukan ekspansi, dengan menaklukan sebuah Bandar pelabuhan di negeri Jiran.

Runtuhnya Orde Lama yang dekat dengan negara-negara komunis, membuat hubungan antara rejim berkuasa Suharto dekat dengan negara-negara barat, termasuk di bidang perekonomian. Hingga saat ini, investasi negara-negara barat beserta sekutunya masih sangat dominan di Indonesia. Pada triwulan III 2003, Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat 5 negara yang paling banyak melakukan investasi di Indonesia, yaitu: Jepang, Singapura, Amerika Serikat, Korea Selatan, Inggris, dengan total keseluruhan investasi sebesar 3,7 miliar dollar AS.

Saling keterkaitan dalam perdagangan satu negara dengan negara-negara lain, menjadi ciri khas dari globaliasasi ekonomi. Amartya Sen, pemenang Nobel, mengatakan bahwa globaliasasi tidak hanya memperkaya manusia dengan pengetahuan dan budaya, namun juga secara ekonomi.

Selain membawa manfaat baik, globalisasi turut serta membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Selain menaikan jumlah angka kemiskinan dan pengangguran, globalisasi mematik juga kualitas kecanggihan dari kejahatan, baik secara nasional, maupun internasional. (sfm).

Baca juga: CH (365): Genetika Hukum Bisnis Indonesia, Catatan Awal
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s