CH (381): Mendefinisikan CSR

csr india indonesiaCorporate Social Responsibility (CSR) atau dikenal dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) 2007 sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), memiliki definisi yang lumayan beragam. Coba saja meng-googling arti kata CSR, dan pasti anda menemukan ragam definisi. Dalam tulisan ini, saya ingin membawa anda untuk mengenal perbedaan “pendefinisian” CSR dalam pengaturan UU PT 2007 dengan Companies Act (CA) 2013 milik India.

Pasal 1 Angka 3, UU PT 2007, merumuskan CSR/TJSL sebagai, “komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Berbeda dengan UU PT 2007, CA 2013 tidak memberikan definisi terhadap konsep CSR. Dalam CA 2013, tepatnya di subsection pertama dari Section 135, hanya menerangkan mengenai persero yang wajib melakukan CSR.

“Every company having net worth of rupees five hundred crore or more, or turnover of rupees one thousand crore or more or a net profit of five crore or more during any financial year shall contitute a Corporate Social Responsibility Committee of the Board consisting of three or more directors, out of which at least one director shall be independent director”.

Secara jelas, Subsection pertama, tersebut mewajibkan sebuah persero melaksaan CSR dengan melihat dari sisi finansial. Jika secara finansial, sesuai dengan subsection di atas, maka persero wajib membentuk Corporate Social Responsibility Committee of the Board (Komite CSR), yang terdiri dari dari tiga atau lebih direksi, setidaknya satu direksi merupakan direksi independen.

Jika CA 2013 melihat dari sisi finansial persero, maka Pasal 74 (1) di UU PT 2007, persero wajib melaksanakan CSR, jika kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Selanjutnya, bagi persero yang dikenakan kewajiban CSR tersebut wajib membuat anggaran CSR, dengan catatan bahwa anggaran itu disusun secara patut dan wajar. UU PT 2007 tidak memaparkan secara jelas maksud dari kata-kata “…secara patut dan wajar”.

Berbeda dengan UU PT 2007 yang hanya menyatakan “…secara patut dan wajar”, CA 2013 sendiri, dalam subsection 5, dengan sangat jelas menyebutkan bahwa persero wajib menganggarkan sedikitnya 2% dari average net profits (keuntungan bersih rata-rata). Secara penghitungan sederhana, maka jika perseroan dengan average net profits sebesar 100 Milyar, wajib menggangarkan paling tidak sebesar 2 Milyar untuk kegiatan CSR. (sfm).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s